Perlunya Standar Pelayanan Minimal (SPM) bagi SKPD

E-mail Print PDF

SPMadalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yangmerupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiapwarga secara minimal. Untuk mengetahui suatu instansi pemerintah  sudah memenuhi SPM maka diperlukan suatu Indikator, Indikator SPM  adalah tolok ukur prestasi kuantitatif dan kualitatifyang digunakan untuk menggambarkan besaran sasaran yanghendak dipenuhi dalam pencapaian suatu SPM tertentu, berupamasukan, proses, hasil dan/atau manfaat pelayanan.

            Rencana pencapaian SPM di daerah mengacu pada batas waktu pencapaian SPMsecara Nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah.  Pemerintah Daerah dalam menentukan rencana pencapaian dan penerapan SPMmempertimbangkan, kondisi awal tingkat pencapaian pelayanan dasar, target pelayanan dasar yang akan dicapai,dankemampuan, potensi, kondisi, karakteristik, prioritas daerah dan komitmennasional.Rencana pencapaian SPM di daerah mengacu pada batas waktu pencapaian SPMdengan memperhatikan analisis kemampuan dan potensi daerah, dan dilaksanakan secara bertahapberdasarkan kebutuhandaerah.

            Faktor analisis kemampuan dan potensi daerah meliputi kepegawaian, kelembagaan, kebijakan, sarana dan prasarana,keuangan, sumber daya alam dan partisipasi swasta/masyarakat.Faktor kemampuan dan potensi daerah sebagaimana dimaksud diatas digunakan untuk menganalisispenentuan status awal yang terkini dari pencapaian pelayanan dasar di daerah, perbandingan antara status awal dengan target pencapaian dan batas waktupencapaian SPM yang ditetapkan oleh Pemerintah, perhitungan pembiayaan atas target pencapaian SPM, analisis standar belanjakegiatan berkatian SPM, dan satuan harga kegiatan,danperkiraan kemampuan keuangan dan pendekatan penyediaan pelayanan dasar yangmemaksimalkan sumber daya daerah.Rencana pencapaian dan penerapan SPM dalam batas waktu tertentu dijabarkanmenjadi target tahunan pencapaian dan penerapan SPM, Target tahunan pencapaian dan penerapan SPM dituangkan dalam Renja SKPD, RKPD, KUA, PPA, RKA-SKPD dan DPA-SKPD.

            Rencana tahunan pencapaian SPM yang dituangkan dalam Rencana Kerja SKPD disusunberdasarkan Renstra SKPD, yang selanjutnya dibahas dalam forum MusyawarahPerencanaan dan Pembangunan untuk dianggarkan dalam satu tahun anggaran dalamRKPD.Rencana pencapaian dan penerapan SPM merupakan tolok ukur tingkat prestasi kerjapelayanan dasar pada urusan wajib Pemerintahan Daerahyang merupakan salah satu elemen dalampenjabaran visi, misi, dan program prioritas Kepala Daerah, Tolok ukur tingkat prestasi kerja pelayanan dasar dalam pencapaian dan penerapanSPM dimuat dalam program dan kegiatan prioritas pembangunan daerah.Program dan kegiatan prioritas pembangunan daerahdisusun berdasarkan pembagian urusanpemerintahan dan disesuaikan dengantugas pokok dan fungsi SKPD.

            Nota kesepakatan tentang KUA dan PPA yang disepakati bersama antara kepala daerahdengan pimpinan DPRD wajib memuat target pencapaian dan penerapan SPM.Nota kesepakatan tentang KUA dan PPA tersebut menjadidasar penyusunan RKA-SKPD dengan menggunakan pendekatan kerangka pengeluaranjangka menengah daerah, penganggaran terpadu dan penganggaran tahunan berdasarkantingkat prestasi kerja yang mengacu pada rencana pencapaian dan penerapan SPM.  Penyusunan RKA-SKPD program dan kegiatan yang terkait dengan pencapaian SPMmengacu pada indikator kinerja, capaian atau target kinerja, analisis standar belanja,dan satuan harga.RKA-SKPD yang disahkan oleh kepala SKPD menggambarkan secara rinci dan jelasprogam dan kegiatan dalam rangka pencapaian dan penerapan SPM.

            Menteri/Pimpinan Lembaga Pemerintah Non-Departemen dalam melakukanpengawasan teknis atas penerapan dan pencapaian SPM pemerintah daerah provinsidibantu oleh Inspektorat JenderalDepartemen/Unit Pengawasan Lembaga Pemerintahan Non-Departemen, dan Gubernur selaku wakil pemerintah di daerah dalam pengawasan teknis atas penerapandan pencapaian SPM pemerintah daerah kabupaten/kota, dibantu oleh Inspektorat Provinsiberkoordinasi dengan BadanPengawasan Daerah kabupaten/kota.

            Monitoring dan evaluasi umum terhadap kinerja penerapan dan pencapaian SPMpemerintah daerah, dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri melaluiTim KonsultasiPenyusunan SPM.Tim Konsultasi Penyusunan SPM menyampaikan hasil monitoring dan evaluasi umumkinerja penerapan dan pencapaian SPM pemerintah daerah kepada Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah(DPOD)melalui Sekretariat DPOD.Hasil dari monitoring dan evaluasi umumdipergunakan oleh DPODsebagai bahan laporanpenerapan SPM kepada Presiden.

           Menteri/Pimpinan Lembaga Pemerintah Non-Departemen melakukan monitoring,evaluasi teknis terhadap kinerja penerapan dan pencapaian SPM pemerintah daerah,berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri selaku Ketua Tim Konsultasi PenyusunanSPM.Monitoring dan evaluasi dilaksanakan palingsedikit sekali setahun oleh Menteri/Pimpinan Lembaga Pemerintah Non-Departementerkait.Hasil monitoring dan evaluasi penerapan dan pencapaian SPM dipergunakan pemerintah sebagaibahan masukan bagi pengembangan kapasitas pemerintahan daerah dalam pencapaianSPM, danbahan pertimbangan dalam pembinaan dan pengawasan penerapan SPM, termasukpemberian penghargaan bagi pemerintah daerah yang berprestasi sangat baik.

            Mekanisme pelaporan, monitoring dan evaluasi, serta pembinaan dan pengawasan teknistahunan kinerja penerapan dan pencapaian SPM dituangkan dalam rencana kerjaDepartemen/Lembaga Pemerintah Non-DepartemenPenerapan Rencana Pencapaian SPM di daerah dilakukan paling lambat satu tahun setelahpenetapan SPM oleh Pemerintah(aHM).

GAMBAR : SKEMA SPM

  

Copyrightę2010 Bappeda Sulteng. All right reserved